riauonecom, Pelalawan, roc, - Terkait akan adanya wacana penghapusan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang merupakan kebijakan pusat, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan hanya menunggu saja petunjuk terkait hal itu.

 

Pasalnya, sampai saat ini, Peraturan Menteri (Permen) Pasal 32 tahun 2012 dan 39 tahun 2013 yang mengatur tentang tata cara pemberian bantuan sosial itu belum dicabut.

 

"Ya, wacana itu memang ada tapi kalau kami sampai saat ini posisinya hanya menunggu saja petunjuk dari pusat. Apalagi Permen yang mengatur soal itu sampai sekarang belum dicabut," ujar Kabag Keuangan Setda Pelalawan, Drs Hanafie, kemarin.

 

Hanafie menjelaskan jika sudah ada petunjuk berikutnya terkait hal ini, baik itu Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menyatakan penghapusan dana Bansos, maka pihaknya jelas akan mengikuti aturan tersebut meski alokasi untuk dana Bansos sendiri sudah diangkarkan di APBD.

 

"Jadi memang wacana ini baru secara lisan saja keluarnya, belum ada produk hukum yang mengikatnya," tegasnya.

 

Namun, sambungnya, dari informasi yang diperolehnya saat mengkonsultasikan soal ini ke Kemendagri beberapa waktu lalu, ada yang mengatakan bahwa dana bansos itu dihapuskan bagi lembaga setingkat departemen saja. Artinya, tidak keseluruhan dan secara serta-merta dana bansos itu dihapuskan semuanya.

 

"Tapi kita tak tahu kepastian sebenarnya, jadi kita hanya menunggu saja kebijakan dari pusat mengenai hal ini," tutupnya. (dpc/roc)