RIAUONE.COM, ROHIL, ROC, - Pembangunan pelabuhan bertaraf internasional di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau,  sudah mencapai lima puluh persen, namun karena kendala Sertifikat tanah yang tidak kunjung diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rohil, akhirnya pembangunan pelabuhan terhenti dan tidak dapat dilanjutkan.

 

"Pembangunan pelabuhan bertaraf internasilonal ini tidak bisa dilanjutkan karena terkendala sertifikat lahan yang belum diterbitkan oleh BPN Rohil, jadi tidak bisa dilanjutkan," ungkap Kepala Sahbandar Bagansiapiapi, Mapeati, kepada wartawan baru-baru ini di Bagansiapiapi.

 

Menurut Mapeati, tahap pembangunan pelabuhan ini sudah mencapai lima puluh persen, bahkan tidak tanggung-tanggung pelabuhan bertaraf internasional ini rencananya akan diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Rohil.

 

Hal itu sebagai upaya menunjang laju pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir, khususnya di Bagansiapiapi. "Kalau Sertifikat sudah terbit kemarin, mungkin pada tahun ini sudah selesai pembangunanya," ujarnya.

 

Namun Mapeati sangat menyayangkan pihak BPN Rohil yang tidak mau menjelaskan secara rinci mengenai sulitnya penerbitan surat sertifikat,

 

Kalau BPN menemui ada kendala-kendala yang lain di lapangan, Mapeati minta agar pihaknya diberitahu agar pihaknya bisa melengkapi berkas pendukung dan yang lainnya.

 

Mapeati menambahkan, pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Rohil  sudah menyetujui pembangunan pelabuhan bertaraf internasional di Kabupaten Rohil yang dana pembangunannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

 

Namun karena terkendala sertifikat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Komisi V tidak dapat menyetujui kelanjutan pembangunannya. 

 

"Kendalanya sertifikat, sehingga anggota DPR-RI dari komisi V tidak setuju pembangunan pelabuhan dilanjutkan apabila sertifikatnya belum diterbitkan oleh pihak BPN," pungkas Mapeati. (adv/hm/pnc).