YANGON - Pemerintah Myanmar menolak tuduhan bahwa militernya membunuh 86 warga Muslim Rohignya yang hendak melarikan diri dari konflik di Rakhine. Dalam konflik terbaru itu, sekitar 30 ribu warga Rohingya menjadi pengungsi.

 

Kantor berita Reuters, pada Sabtu (19/11/2016) mengutip seorang warga Rohingya mengatakan bahwa ratusan warga mencoba untuk melarikan diri dari tindakan keras militer setelah eskalasi kerusuhan baru di negara bagian Rakhine. Beberapa dari mereka ditembak mati militer Myanmar saat mencoba menyeberangi sungai di perbatasan Myanmar dengan Bangladesh.

 

Bantahan Myanmar disampaikan Kantor Dewan Komisi Informasi Negara melalui halaman Facebook-nya. Dewan Komisi Informasi itu dibentuk minggu ini oleh Pemerintah Myanmar yang dipimpin kubu Aung San Suu Kyi, politisi pemenang Hadiah Nobel Perdamaian saat menjadi tokoh oposisi Myanmar.

 

”Mengenai insiden tersebut, setelah memerika pasukan Tatmadaw—militer dalam bahasa Mynamar—dan pasukan penjaga perbatasan di daerah tersebut, diketahui bahwa informasi ini sungguh tidak benar,” demikian bantahan Kantor Dewan Komisi Informasi Negara Myanmar.

 

Kantor itu menambahkan bahwa militer dan pasukan penjaga perbatasan tidak melakukan operasi di dekat perbatasan dan hanya terlibat dalam operasi di wilayah yang diizinkan dan di dalam negeri.

 

Seperti diketahui, tentara Myanmar meluncurkan operasi militer di wilayah utara Rakhine di sepanjang perbatasan Myanmar dengan Bangladesh setelah pos perbatasan Myanmar diserang militan pada 9 Oktober 2016. Serangan itu menewaskan beberapa polisi penjaga pos perbatasan.

 

Sementara itu, seorang pejabat senior Bangladesh mengatakan ada lebih dari 80 warga Muslim Rohigya, termasuk perempuan dan anak-anak yang jadi korban saat mereka berusaha untuk meninggalkan Myanmar.

 

PBB menekankan perbatasan kedua negara harus tetap terbuka untuk komunitas Rohingya. ”Sangat penting bahwa perbatasan tetap terbuka bagi orang-orang yang melarikan diri dari kekerasan pada saat ini,” kata juru bicara Badan Pengungsi PBB, Adrian Edwards, pada briefing di Jenewa, Jumat kemarin. (*).

source : sindo.