BATAM – Tahun 2017 ini beban masyarakat akan makin berat. Tarif Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) naik dari 6-7 persen untuk pengguna rumah tangga dan 8 persen untuk bisnis dan industri.

 

Kenaikan tarif tersebut sudah disetujui dalam perubahan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah disahkan dalam rapat paripurna di DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Namun, sebelum diterapkan sedang dikaji di DPRD dan Pemprov Kepri.

 

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Raja Azmansyah mengatakan, tarif PPJU bagi perumahan dan bisnis naik, tapi untuk fasilitas sosial tetap.

 

“Sekarang menunggu evaluasi Provinsi yang direncanakan pembahasannya minggu ini,” kata Azmansyah, kemarin.

 

Kenaikan tarif PPJU diiringi naiknya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam dari Rp909 miliar menjadi Rp1 triliun sehingga Dinas/Badan penghasil harus memutar otak menaikkan PAD. Salah satunya menaikkan tarif PPJU. Tahun ini, target PPJU dipatok tinggi yakni Rp 162,163 miliar

 

Pendapatan Pemko Batam selama ini terus naik dari sektor PPJU. Tahun 2012 Rp 83 miliar, naik di tahun berikutnya Rp98 miliar. Di tahun 2014 kembali naik di angka Rp108 miliar dan Rp113 miliar tahun 2015. Di tahun lalu, dari sektor ini juga menjadi salah satu andalan Pemko Batam selain Bea Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

 

“Tahun lalu kita kumpulkan Rp136 miliar,” kata Azmansyah.

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin juga mengamini rencana kenaikan PPJU. Menurut dia, tak hanya PPJU saja yang bakal naik, sejumlah sektor lain akan dinaikkan termasuk pajak hiburan.

 

“Itu amanah Perda,” kata Jefridin.

 

Perhitungan PPJU, didasarkan persentase dari pembayaran pemakaian tarif listrik. Sehingga jika persentasi PPJU dinaikkan, maka masyarakat akan membayar kenaikan tersebut. Jika tarif listrik jadi naik tahun ini, beban masyarakat Batam makin berat.

 

Beda dengan dua pejabat Pemko, Wali Kota Batam Muhammad Rudi kelabakan saat ditanya rencana kenaikkan PPJU di Batam. Ia mengaku tak tahu terkait usulan kenaikan itu, bahkan ia meminta jika sudah ada usulan kenaikan PPJU harus dibatalkan.

 

“Saya ingin tak ada kenaikan PPJU. Saya maunya batal,” kata dia.

 

Ia mengaku hal tersebut perlu dibahas kembali mengingat beberapa waktu lalu ia menginginkan tak ada kenaikan tarif di saat masyarakat menghadapi kenaikan baik harga sembako dan sebagainya di awal tahun ini.

 

“Kembali ke formasi awal (tak ada kenaikan,red),” kata Rudi.

 

Sempat Usulkan 10 Persen

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam Aman mengatakan, Pemko Batam sempat menyampaikan usulan kenaikan tarif PPJU ke DPRD Kota Batam sebesar 10 persen. Namun panitia khusus (Pansus) Pajak Daerah menolak usulan itu karena melihat daya beli dan perekonomian masyarakat Batam yang sedang menurun.

 

“Sekarang kerja Pansus sudah selesai. Sehingga diambil untuk harmonisasi oleh Bapperda (badan perencanaan peraturan daerah),” katanya di DPRD Kota Batam, Senin (9/1).

 

Aman mengatakan, tarif PPJU rumah tangga jadi 7 persen, sedangkan industri jadi 8 persen. Aman berharap dengan kenaikan pajak tersebut akan mendongkrak PAD Kota Batam agar pembangunan infrastruktur semakin meningkat demi menyejahterakan masyarakat Batam. “Dalam PP (peraturan pemerintah) tarif maksimal untuk PPJU 10 persen,” ujarnya.

 

Ketua Bapperda DPRD Batam Idawati Nursanti dalam laporan terhadap pengkajian atau harmonisasi atas perubahan Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatakan, Perda ini diambil alih karena sempat tertunda. “Kami sudah melakukan pembahasan dan pengkajiannya,” ujarnya. Dilansir sindo.

 

Dalam pengkajiaan atau harmonisasi disepakati sejumlah pajak daerah mengalami penyesuaian, di antaranya pajak hiburan dari 25 persen menjadi 35 persen, dan permainan ketangkasan naik jadi 50 persen. “Beberapa item pajak memang mengalami kenaikan,” kata Idawati. (sin/int).