riauonecom, Pekanbaru, roc, - Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung oleh Rakyat merupakan Demokrasi rakyat yang mencermin bahwa kedaulatan itu ada di tangan Rakyat. Rakyat bisa menentukan pilihannya, rakyat kenal dengan pemimpinnya,rakyat bisa mengawasi pemimpinnya. Salah satu epek positifnya diantaranya.

 

1. Melahirkan Kepala Daerah dari rakyat, artinya Untuk menjadi seorang Bakal calon Bupati tidak mesti punya uang banyak dulu, rakyat jelatapun bisa menjadi calon Bupati/ Wali Kota yang punya kualitas.

 

2. Kepala Daerah  langsung di kontrol rakyat, sehingga kekuasaannya tidak bisa berbuat semena -mena karena kerja dia selalu di awasi rakyat.

 

3. Kepala Daerah mempunyai legitimasi yang kuat, karena dia dipilih langsung oleh rakyat.

 

4. Peluang bagi  Politisi tidak berduit tapi terkenal dan di sukai rakyat maka bisa dipilih rakyat, 

 

5.Peran Parpol tidak terlalu dominan meskipun maju harus menggunakan Parpol.

 

6.Meskipun ongkosnya Mahal namun dirasakan oleh rakyat.

 

7. Tersalurnya hak Politik Rakyat.

 

Sementara dengan Pilkada melalui DPRD, akan memunculkan penguasa yang sombong, angkuh, dan tidak mau peduli karena dia hanya di pilih oleh anggota DPRD bukan rakyat.

Beban moral terhadap rakyat tidak akan ada, kekuasaan akan menjadi absolut bila pemimpin itu dipilih melalui DPRD, money politik akan rentan, kepala daerah akan menjadi "sapi perahan." Salah satu epek negatifnya pilkada melalui DPRD yaitu.

 

1. Calon Kepala Daerah hanya di isi oleh orang orang berduit dan menutup peluang bagi politisi mempunyai kualitas tapi tidak berduit.

 

2. Kekuasaannya hanya dikontrol DPRD, DPRD cendrung bisa di suap.

 

3. Tidak Punya Legitimasi langsung dari rakyat, meskipun Anggota DPRD dipilih rakyat, karena anggota DPRD bukan wakil rakyat tapi wakil Parpol.

 

4.Menutup Peluang bagi politisi yang berkualitas, merakyat, tapi tidak punya uang.

 

5.Peran Parpol terlalu dominan Kepala Daerah akan di rong rong, kepentingan kelompok.

 

6. Ongkosnya tidak mahal tapi mamfaatnya kurang di rasa rakyat, karena kedaulatan politik rakyat dirampas DPRD.

 

7. Dirampasnya hak politik rakyat

 

Semoga tulisan ini menginspirasi kita untuk tetap menjaga kedaulatan politik rakyat, tidak merampas hak politik rakyat melalui pemilihan DPRD. (abu)