RIAUONE.COM, BENGKALIS, RIAU, ROC, - Setelah DPRD Bengkalis membentuk Panitia khusus (Pansus) ULP beberapa hari yang lalu dengan anggota 15 orang, pada Senin (12/10/2015) sekitar pukul 20.00 WIB, Ketua Komisi II DPRD Syahrial menggelar pertemuan dengan para awak media di ruang rapat DPRD Bengkalis lantai II dengan dihadiri sejumlah anggota Pansus ULP.

 

Pertemuan dengan para jurnalis ini bertujuan untuk menyatukan persepsi terlebih dahulu, sebelum membongkar dugaan seluruh praktik kotor ditubuh ULP. Sebab, menurut Syahrial, kinerja Pansus ini sangat memerlukan media masa dalam penyelidikannya.

 

"Kita membentuk Pasus ULP ini, selain bertujuan agar ke depan kinerja ULP lebih baik lagi, juga menindaklanjuti pandangan-pandangan miring dari berbagai pihak terhadap kinerja ULP, yang sangat perlu ditindaklanjuti," ungkap Syahrial dihadapan sejumlah awak media masa.

 

"Kita tahu, APBD 2015 disahkan DPRD itu sejak 24 Desember 2014 lalu. Namun sampai bulan Oktober 2015 ini, masih ada paket proyek yang masih dalam tahap pelelangan. Jadi sebenarnya apa kerjanya ULP itu. Sedangkan Komisi II telah mengajak hearing dengan pihak ULP, tiga kali berturut turut tidak pernah hadir," sambungnya.

 

Oleh sebab itu, pembentukan Pansus ULP ini merupakan jalan terakhir setelah mengetahui, pihak ULP selalu mangkir selama tiga kali berturut turut untuk melakukan hearing dengan DPRD. "Kita anggap mereka tidak patuh dengan aturan, juga untuk menyikapi kegaduhan dikalangan rekanan dan LSM adanya tudingan permainan "kotor" di tubuh ULP," tambah Syahrial.

 

Oleh sebab itu, dengan dibentuknya prodak Komisi II berupa Pansus ULP, yang tujuannya untuk memperbaiki segala persoalan di tubuh ULP, pihak Pansus ULP menantang Asosisiasi, Kontraktor LSM dan berbagai Ormas lainnya, untuk membongkar seluruh kecurangannya, sekalian data data pendungkung lainnya.

 

"Pansus ULP telah terbentuk, sekarang tidak perlu lagi banyak bicara di media masa, kalau ada bukti mana datanya, bawa ke kami untuk kami tindaklanjuti, dan jika memang ada temuan berupa tindak pidana, maka akan kami laporkan ke penegak hukum KPK dan tembusan ke penegak hukum lainnya," ujar anggota Pansus lainnya. (knc/roc/*).