PEKANBARU, RIAU, NUSANTARA, - Manajemen Perusahaan Listrik Negara Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mengungkapkan bahwa potensi pencurian daya listrik khususnya Provinsi Riau mencapai 5-6% yang jika dikalkulasikan berjumlah ratusan miliar.

 

"Kurang lebih kalau dianalogikan 5-6 persen. Itu sampai ratusan miliar per tahun karena omset kita per bulan sampai Rp400 miliar. Tinggal dikalikan saja, itu besar sekali," kata General Manager PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR) Feby Joko Priharto di Pekanbaru, Jumat (17/6).

 

Dia menjelaskan bahwa kerugian PLN ada yang bersifat teknis dan non teknis. Pencurian atau pemakaian listrik secara ilegal merupakan kerugian atau "potential loses" non teknis. Kalau kerugian teknis, lanjutnya, terkait kapasitas peralatan dan panjang jaringan. Jika digabungkan dua kerugian teknis dan non teknis, kata Feby, angkanya mencapai 11,5%.

 

Akibat kerugian itu termasuk cukup besar. Ditargetkan kerugian ini dapat ditekan menjadi "single digit" di angka 9%. Karena itu, pihaknya melakukan upaya salah satunya menyosialisasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Haram penggunaan Listrik ilegal. Pihaknya melakukan peluncuran dan sosialisasi fatwa itu meskipun sudah disosialisasikan pada Kamis (16/6). (et/rol).