ROKAN HULU. RIAUONE.COM - Pihak Partai Golongan Karya (Golkar), sebagai pengusung utama pemerintah daerah sekarang, meminta Plt Bupati Rokan Hulu (Rohul) H. Sukiman untuk mengevaluasi ulang atas 287 pejabat eselon III dan eselon IV yang dimutasi.

 

Sebanyak 287 pejabat di lingkungan Pemkab Rohul dilantik Plt Bupati Rohul Sukiman pada Selasa (14/2/17) sore lalu, terdiri 6 pejabat struktural administrator (Eselon III Camat), 67 pejabat eselon III (non Camat), dan 214 pejabat struktural pengawas (eselon IV).

 

"Jadi kami dari Partai Golkar, selaku pengusung utama pemerintah sekarang, dalam hal ini kami menilai adanya segelintir orang yang mengatur ini yang ingin agar pemerintah (daerah) saat ini stagnan, tidak berjalan semestinya," ujar Nono Patria Pratama, selaku Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Rohul periode 2017-2022, Ahad (19/2/17).

 

Nono mengakui pihaknya melihat Plt Bupati Rohul Sukiman tersandera dalam hal ini. "Tersandera oleh hal ada berapa orang sebagai pembisik, sebagai pengatur skenario, sehingga penempatan-penempatan orang (pejabat) kemarin itu tidak sesuai lagi sistem profesional, golongan dan kemampuan, dan basic latar belakang pendidikan," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Rohul ini.

 

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Rohul ini juga melihat ada eselon IVa yang digaji eselon III, dan dari jabatan Sekwan DPRD bisa dimutasi sebagai Sekcam. "Jadi nggak sesuai lagi dengan kemampuan, akademik, dan golongan (jabatan)," ungkapnya.

 

"Kami sebagai partai pengusung utama pemerintah menilai ada segelintir pihak untuk membenturkan pemerintah. Jadi pemerintah dianggap tidak berhasil menjalankan roda pemerintahan. Kita bukan salahkan Pak Plt dalam hal ini," jelasnya.

 

Nono mengakui sudah bicara langsung dengan Plt Bupati Rohul Sukiman dan meminta mutasi yang dilakukan baru-baru ini dievaluasi ulang.

 

"Dan Pak Plt Bupati sendiri merasa aneh dan akan mengevaluasi ulang. Karena banyaknya yang dimutasi kemarin, dia (Sukiman) tak tau siapa-siapa saja yang dilantik dan apa kemampuannya," bela Nono.

 

Dalam hal ini, sambung Nono, Partai Golkar menilai lagi ada segilintir orang yang dengan sengaja membenturkan pemerintah sekarang agar tidak berjalan sebagaimana semestinya.

 

"Contoh di Setwan (Sekretaris Dewan) DPRD Rohul sajalah, entah orang darimana bisa jadi Kabag Keuangan," ungkapnya.

 

"Kita mau sesuai dengan visi dan misi Pak Bupati dulu, orang yang menjalankan pemerintahan sesuai keprofesionalan, sesuai kemampuan, bukan atas dasar balas dendam dan dukung mendukung," harap Nono.

 

Seperti ada pejabat dari bagian Aset dan Keuangan yang ditempatkan di kantor Camat. Adalagi, sarjana Kehutanan yang menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan atau Camat, menurut Nono hal itu tidak sesuai lagi bidang ilmunya.(Sur)