KUANSING,- Bupati Kuantan Singingi Kamis (26/7) bersama dengan gubernur dan Bupati/walikota se Indonesia menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional ( Rakornas) pengendalian inflasi di Jakarta.

 

Rakor tersebut diselenggarakan Bank Indonesia (BI) bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam  Negeri.

 

Demikian Kabag Humas dan Protokoler Setda Kuansing Drs. Muradi,M.Si melalui Kasubag peliputan publikasi dan dokumentasi Dasmuri melalui pesan Whatshap.

 

Acara ini diselenggarakan di Hotel Sahid Jaya dan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Bupati Kuansing Mursini selepas mengikuti Rakornas menjelaskan bahwa presiden RI  menekankan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk mendukung pengelolaan stabilitas makro ekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur terus di dorong Pemerintah, tidak hanya di Jawa, tapi juga di seluruh wilayah nusantara. 

 

Presiden Joko Widodo ketika memberi arahan kata bupati Mursini menyampaikan soal ketidakpastian ekonomi global yang tinggi perlu untuk terus diantisipasi karena dapat mengganggu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, kata bupati presiden menekankan perlu dilakukan perbaikan neraca transaksi berjalan melalui peningkatan produk berbasis ekspor maupun substitusi impor, termasuk sektor pariwisata.

 

Presiden kata bupati Mursini juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur konektivitas serta kemudahan berusaha melalui penyederhanaan dan percepatan perizinan antara lain dengan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, dan memberi kepastian (Online Single Submission/ OSS).

 

Lebih lanjut, ujar bupati, Presiden  juga menekankan perlunya upaya pengendalian inflasi melalui upaya mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Dalam kaitan ini, Presiden RI menggarisbawahi pentingnya upaya untuk mendorong perdagangan antardaerah sehingga daerah yang mengalami surplus barang dapat memberikan pasokan ke daerah lain yang mengalami defisit.

 

 Upaya mendorong pembangunan pasar-pasar pengumpul di berbagai daerah juga perlu terus dilakukan untuk mengurangi biaya transportasi perdagangan antardaerah. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pasokan, Presiden kata bupati Mursini menekankan pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menjaga berjalannya mekanisme pasar antara lain dengan mencegah terjadinya penimbunan barang yang berlebihan.

 

Pada kesempatan yang sama, tambah bupati, Gubernur Bank Indonesia secara ringkas juga menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi. Inflasi nasional selama tiga tahun terakhir (2015-2017) dapat dijaga berada dalam kisaran target 4,0±1%, didukung oleh capaian inflasi di seluruh kawasan. Realisasi inflasi volatile food juga semakin menurun, bahkan pada 2017 mencatatkan angka terendah dalam 13 tahun terakhir (2005-2017). 

 

Pencapaian penting pengendalian inflasi ini merupakan buah dari koordinasi kebijakan yang semakin kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Bank Indonesia mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui berbagai program inovatif yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Hingga pertengahan 2018, inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%. (ijk/*)