Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha, didampingi Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan dan Wakil Ketua III Misno. Sebanyak 33 anggota DPRD hadir mengikuti jalannya rapat bersama Sekda Bengkalis Ersan Saputra serta Kepala Perangkat Daerah dilingkup Pemkab Bengkalis.

Dalam agenda tersebut, juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis, Zamzami, menyampaikan laporan hasil pembahasan Banggar terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Laporan tersebut memuat hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), termasuk berbagai catatan, saran, dan rekomendasi sebagai bagian dari penyempurnaan rancangan anggaran daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan, total APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp1.987.583.920.520,54 atau Rp1,98 triliun.

Dalam sambutannya, Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas kerja keras, waktu, serta pemikiran yang telah dicurahkan selama proses pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama TAPD.

Menurutnya, proses pembahasan tersebut merupakan wujud nyata kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan, terutama untuk memastikan kebijakan anggaran tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kasmarni menjelaskan, penyusunan APBD 2027 berlangsung dalam situasi fiskal daerah yang cukup menantang. Kebijakan penyesuaian dan pengurangan transfer pemerintah pusat, khususnya penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi, memberikan dampak signifikan terhadap kapasitas keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan, total APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp1.987.583.920.520,54 atau Rp1,98 triliun.

Dalam sambutannya, Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas kerja keras, waktu, serta pemikiran yang telah dicurahkan selama proses pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama TAPD.

Menurutnya, proses pembahasan tersebut merupakan wujud nyata kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan, terutama untuk memastikan kebijakan anggaran tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kasmarni menjelaskan, penyusunan APBD 2027 berlangsung dalam situasi fiskal daerah yang cukup menantang. Kebijakan penyesuaian dan pengurangan transfer pemerintah pusat, khususnya penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi, memberikan dampak signifikan terhadap kapasitas keuangan daerah

Dari hasil pembahasan, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1.876.044.496.194,47. Sementara itu, belanja daerah sebesar Rp1.987.583.920.520,54 dan pembiayaan daerah sebesar Rp111.579.424.327,78.

Angka tersebut menunjukkan penyesuaian yang cukup besar dibandingkan rancangan awal. Belanja daerah turun 41,99 persen dari usulan semula sebesar Rp3.260.173.371.307,93.

Kondisi tersebut, lanjut Kasmarni, menuntut pemerintah daerah untuk semakin cermat dalam menentukan prioritas pembangunan. Keterbatasan kemampuan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan maupun menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kita memang tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan pembangunan sekaligus. Tetapi kita harus memastikan bahwa kebutuhan yang paling mendesak, paling penting, dan paling dirasakan masyarakat tetap menjadi perhatian utama," tegasnya.

Kasmarni juga meminta seluruh kepala perangkat daerah agar mencermati setiap catatan dan rekomendasi Badan Anggaran, melakukan penyesuaian sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, serta memastikan program-program prioritas dilaksanakan secara tepat sasaran.

Orang nomor satu di Negeri Junjungan itu menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih selektif, inovatif, dan bertanggung jawab, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui kesepakatan APBD Tahun Anggaran 2027 tersebut, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan terus terjaga dalam mengawal kebijakan pembangunan, sekaligus memastikan keberlanjutan program prioritas demi mewujudkan Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia.(Diskom/Rul)