- Home
- Riau Raya
- DPA SKPD Tahun 2017 Diserahkan, Bupati Irwan Minta Kegiatan Sudah Dilelang pada Februari
Jumat, 13 Januari 2017 20:23:00
DPA SKPD Tahun 2017 Diserahkan, Bupati Irwan Minta Kegiatan Sudah Dilelang pada Februari
Instruksi itu disampaikannya dalam acara penyerahan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan DPA - PPKD Tahun Anggaran 2017, serta Penandatanganan Fakta Integritas, di aula Kantor Bupati, Jumat (13/1/2017).
Agar realisasi anggaran berjalan maksimal dan tepat waktu, Bupati Irwan meminta kepala SKPD segera mengusulkan PPK dan PPTK. Begitu juga dengan lelang kegiatan, dia berharap sudah dapat dimulai pada Februari.
"Jangan ditunda-tunda lagi. Jika bisa dalam bulan Februari sudah mulai lelang kegiatan. Sehingga pada Juni, sebelum lebaran masyarakat sudah dapat menikmatinya," harap Irwan yang juga berpesan bahwa tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab SKPD harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Seperti diketahui, tahun 2017 ini anggaran APBD Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami penurunan yang cukup besar dari Rp1,5 miliar ditahun 2015 menjadi Rp1,2 miliar di tahun 2017.
Selain itu, sebut Irwan, tahun 2017 sesuai amanat UU Nomot 23 Tahun 2014, jumlah SKPD di Kabupaten Kepulauan Meranti terjadi pengurangan. Jika dulunya wewenang berada di daerah otonom kabupaten/kota, kini beralih ke Pemerintah Provinsi Riau.
Atas perubahan itu pula, Ia meminta seluruh Kepala SKPD dapat mengantisipasi sebaik mungkin tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat. Khususnya dalam Pengelolaan Kehutanan, Pertambangan, Kelistrikan, Perikanan yang sudah sudah diambil alih Provinsi.
Meski bukan kewenangan Pemkab lagi, Irwan tetap meminta SKPD terkait untuk mengakomodir aspirasi masyarakat, dengan mengkoordinasikannya ke pihak Pemerintah Provinsi.
"Selama itu bisa dilakukan dengan baik, tolong dibantu. Ini agar pelayanan Pemkab kepada masyarakat tidak menurun, baik dari kualitas maupun kuantitasnya," jelas dia.
Terkait dengan penyaluran alokasi anggaran APBD Provinsi dan APBN yang sering terlambat, Bupati Irwan meminta di tahun 2017 dapat diantisipasi. Salah satu caranya, Kepala SKPD harus memprioritaskan pelaksanaan anggaran tersebut baik Dana Alokasi Khusus, Dana Pembantuan dan lainnya.
"Ini harus menjadi konsentrasi kita semua. Yang perlu disadari bahwa volume terbesar kegiatan dalam APBD kita merupakan bantuan Provinsi dan APBN. Jadi, agar penyaluran tidak terlambat alokasi APBD dan APBN harus menjadi prioritas," tegasnya.
Penyerahan Dokumen DPA SKPD dan Penandatanganan Fakta Integritas oleh Kepala Badan/Dinas/Bagian dilingkungan Pemkab Kepulauan Meranti tetsebut juga ikut disaksikan Ketua DPRD Meranti Fauzi Hasan SE, serta Plt Sekda Yulian Norwis SE MM.(uzi)
Share
Komentar










