RIAUONE.COM, TANGERANG, ROC – “Memperhatikan situasi dan kondisi karakter bangsa yang memprihatinkan, pemerintah mengambil inisiatif untuk memprioritaskan pembangunan karakter bangsa, pembangunan karakter bangsa seharusnya menjadi arus utama dalam mengembangkan pembangunan nasional”, berikut ungkap Pj Bupati Bengkalis disela-sela acara Dialog Nasional Membangun Bangsa di Ballroom Allium Hotel Tangerang Provinsi Banten, Selasa (15/12).

 

Hal itu tercermin dari misi pembangunan nasional yang memposisikan karakter pendidikan sebagai misi pertama dari delapan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007), yaitu terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasikan kepada IPTEK.

 

Dengan kata lain, apa yang menjadi tujuan pembangunan karakter bangsa adalah untuk membina dan mengembangkan karakter warga negara, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa, maka dapat dikatakan bahwa karakter berperan sebagai “kemudi” dan kekuatan sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing, ujar Ahmadsyah Harrofie.

 

Tambahnya lagi, untuk mewujudkan karakter yang membangun bangsa kita harus melihat dimana sasaran yang sangat mendongkrak dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkompeten, yakni kita harus memulainya di lingkup keluarga terlebih dahulu, kemudian di lingkup satuan pendidikan dan terakhir di lingkup pemerintahan. (zar/hms).