RIAUONE.COM, BENGKALIS, RIAU, ROC, - Memperbaharui memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman yang pernah dibuat 4 tahun lalu, Kamis (8/10/2015) pagi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis dan Kejaksanaan Negeri Bengkalis (Kejari) dijadwalkan bakal menandatangani kerjasama serupa.

 

Penandatanganan kerjasama tentang bantuan hukum, pertimbangan dan tindakan hukum lainnya di bidang hukum perdata dan tata usaha Negara (TUN) tersebut akan dilaksanakan di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja di Laut Bengkalis.

 

Penandatanganan kerjasama yang dikabarkan berlaku untuk dua tahun ke depan itu, langsung akan dilakukan Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie dan Kepala Kejaksaaan Negeri (Kajari) Bengkalis Rahman Dwi Saputra.

 

Ketika dikonfirmasi, Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkab Bengkalis Johansyah Syafri membenarkan hal tersebut.  Menurut Johan, penandatanganan kerjasama antara kedua belah pihak itu bakal dilaksanakan bersamaan dengan acara pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sistem Informasi Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Bengkalis yang ditaja Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Bengkalis.

 

“Informasi yang saya terima dari Kepala Bagian Hukum dan HAM memang demikian. Namun saya belum memperoleh kepastian apakah penandatanganan kerjasama terlebih dahulu atau pembukaan Bimtek. Pastinya pelaksanaan kedua kegiatan itu dipusatkan di tempat yang sama, Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja di Laut dan dimulai sekitar pukul 08.15 WIB pagi ini,” jelas Johan, beberapa saat lalu.

 

Johan juga membenarkan jika 4 tahun lalu nota kesepaham serupa pernah dibuat kedua belah pihak. Yaitu tertuang dalam No 03/MoU-HK/IV/2011 dan No. B-1003/N.4.14/GS/04/2011 tertanggal 16 April 2011.

 

“Kalau melihat tanggal penandatanganannya, MoU tahun 2011 tersebut ditandatangani Bupati Bengkalis yang kala itu masih dijabat H Herliyan Saleh dan Andi Muhammad Hamka sebagai Kajari Bengkalis,” ujar Johan yang waktu itu mengaku belum menjadi Kabag Humas, tetapi masih bertugas di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T). (zar/hms).