RIAUONE,Bengkalis-Tim gabungan Pemerintah Kecamatan Bengkalis melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Penampi pada Rabu, 26 November 2025. Monev ini merupakan agenda pembinaan rutin yang bertujuan memastikan efektivitas pelaksanaan program, ketepatan penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa untuk tahun anggaran 2024 dan 2025.

Kegiatan dipimpin oleh pihak Kecamatan Bengkalis melalui Seksi Pemerintahan Desa (Kasi Pemdes), didampingi unsur Seksi Pemerintahan Desa, Koordinator Pembangunan, Keuangan, serta sejumlah bidang teknis lainnya yang berkaitan dengan evaluasi. Kehadiran tim monev disambut langsung oleh Penjabat Kepala Desa Penampi bersama perangkat desa dan jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Adapun fokus pengawasan monev meliputi empat aspek sentral tata kelola desa:

Verifikasi administrasi dan pelaporan keuangan APBDes.

Pemeriksaan realisasi fisik pembangunan yang bersumber dari Dana Desa, BKK Kabupaten Bengkalis, BKK Provinsi Riau, dan pendanaan lainnya.

Evaluasi kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Peninjauan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik melalui PPID Desa.

Menurut keterangan Rusli selaku perwakilan tim monev, Desa Penampi menunjukkan perkembangan positif dalam kinerja administrasi maupun realisasi program. "Secara umum terdapat peningkatan signifikan dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan kegiatan," ujarnya. Ia juga menyampaikan bahwa beberapa temuan minor terkait penatausahaan, termasuk keterlambatan pelaporan pada satu bidang, telah diberikan rekomendasi perbaikan untuk segera ditindaklanjuti.

Rangkaian monev berlangsung lancar dan ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil monitoring. Pemerintah Kecamatan Bengkalis menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi desa-desa dalam meningkatkan akuntabilabilitas, transparansi, serta konsistensi pencapaian target pembangunan.

Dengan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan Pemerintah Desa Penampi semakin matang dalam tata kelola pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, serta mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.(El)