PEKANBARU, RIAU, - Wakil Bupati Bengkalis H Muhammad mengatakan, untuk menekan angka kemiskinan diwilayah Bengkalis secara khusus maupun provinsi secara Riau diperlukan kerjasama yang sistematis, terencana dan bersinergi antara pemerintah, dunia usaha serta masyarakat.

 

Hal tersebut diungkapkannya saat berdialog dengan sejumlah ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten/kota disela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau yang ditaja TKPK Riau disalah satu hotel yang ada di Pekanbaru, Rabu (08/03/2016).

 

"Mengingat kemiskinan merupakan masalah kompleks, perlu komitmen dalam menanganinya. Salah satu penanggulangan kemiskinan adalah mengajak seluruh masyarakat kurang mampu untuk berupaya semaksimal mungkin meningkatkan taraf perekonomian keluarga, jangan terus-terusan bergantung kepada bantuan pemerintah" ungkapnya.

 

Muhammad kembali mengungkapkan, apapun bentuk subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, sejatinya dapat mengurangi jumlah keluarga miskin di tengah masyarakat. Namun kata dia, realita di lapangan seringkali tidak berbanding lurus dengan harapan pemerintah, malah justru seringkali terjadi sebaliknya.

 

"Kita komit mengentaskan kemiskinan, mengacu dengan visi dan misi Bupati Bengkalis dan telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2016-2021 yang saat ini sedang digodok di Bappeda Bengkalis" katanya.

 

Rakor yang menghadirkan narasumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Tim Teknis TKPK provinsi Riau ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandy Rachman yang diwakili Plt. Sekda provinsi Riau, M Yafiz.

 

Dalam sambutannya, Sekdaprov menilai rakor ini merupakan momentum penting bagi pemerintah dalam mengkoordinasikan setiap program dan kegiatan yang terkait dengan penangggulangan kemiskinan, yaitu sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

 

Output yang diharapkan dari pelaksanaan rakor adalah agar dapat menyatukan persepsi seluruh steakholder dan jajaran pemerintah provinsi Riau dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di provinsi Riau. Sebagaimana Peraturan Presiden RI no. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Permendagri No. 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

 

Ada beberapa poin yang menjadi skala prioritas pemprov Riau dalam upaya mengentaskan kemiskinan dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketenagakerjaan, dan bidang ketahanan pangan. Semuanya tertuang dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) provinsi Riau tahun 2015.

 

"Pertama mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. kedua meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar terkait ketersediaan jalan, listrik, air bersih, sanitasi, akses pasar dan bersinergi antara stakeholder terkait" paparnya.

 

Ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dengan mengembangkan usaha mikro dan menengah, dan keempat meningkatkan ketahanan pangan dengan program peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan produksi pangan. (zar).