riauonecom, Dumai, - Pemerintah Kota (Pemko) Dumai anggarakan pembelian satu unit mobil Toyota Alphard, dan penggaran itu telah disetujui DPRD Dumai serta sudah masukkan dalam belanja APBD Dumai 2015 sebesar Rp 1 miliar lebih. 

 

Hal itu diakui oleh wakil ketua DPRD Dumai, Zainal Abidin. ‎Namun demikian, dirinya tidak memberikan alasan mengapa DPRD Dumai menyetujui pengajuan pembelian mobil mewah tersebut. Sedangkan pejabat di Kota Dumai sudah memiliki mobil dinas masing-masing. "Anggaran lebih satu miliar. Kegunaannya untuk VIP dan menjemput tamu,"sebut Zainal Abidin kepada wartawan beberapa hari lalu.

 

Sementara itu, ketua DPRD Dumai Gusri Effendy juga membenarkan anggaran sudah disetujui. Alasannya, selama ini Pemko Dumai tidak memiliki mobil untuk menjemput tamu-tamu penting. Ia memandang perlu pembelian mobil tersebut untuk menghargai para tamu. "Bila datang tamu-tamu penting, seperti dari pusat, pemerintah menggunakan mobil itu untuk menjemputnya,"kata Gusri.

 

Menurutnya, kebijakan itu tidak ber‎tentangan dengan pemerintah pusat yang menyarankan hemat anggaran. Kecuali, mobil mewah itu diperuntukkan untuk kepala daerah atau kepala dinas tertentu. "Hanya ingin menghargai tamu, supaya Dumai ini bisa memberikan pelayanan kepada tamu-tamunya,"kata dia.

 

Mendengar kabar adanya rencana pembelian Toyota Alphard itu, kelompok masyarakat Kota Dumai langsung berang. Ketua DPD Forum Bhayangkara Riau, Ir. Muhammad Hasbi mengaku kaget mendengar kebijakan yang tidak merakyat tersebut. Namun, ia lebih menyesalkan sikap DPRD Dumai yang menyetujui pembelian mobil mewah itu.

 

Ini tidak sesuai dengan anjuran presiden untuk menghemat anggaran. Semestinya, dewan lihai melihat pengajuan seperti itu. "Saya sungguh kecewa dengan dewan yang tidak bisa mengawasi setiap usulan untuk menghambur-hamburkan anggaran,"ungkapnya dihadapan para awak media kemarin.

 

Untuk itu dia minta agar gubernur membatalkan pembelian mobil Toyoya Alphard dalam memverifikasi APBD Dumai 2015. Karena, kebijakan itu sia-sia belaka dan diduga atas kepentingan oknum pemerintah dan DPRD Dumai.

 

Semoga gubernur lebih bijak dalam memverifikasi APBD Dumai. Kebijakan itu menyakiti hati rakyat. "Saya kira ini adalah proyek kongkalikong antara oknum pemerintah ‎dan oknum DPRD Dumai,"sebut Hasbi.

 

Sementara Sekretaris umum HMI Cabang Dumai Andi Ronni Saputra menilai, pemerintah dan DPRD tidak menganut pola transparansi. Sehingga mencoba mengecoh masyarakat banyak dengan program-program kepentingan sesaat.

 

"Kami meminta agar gubernur membatalkan pembelian Toyota Alphard. Jika uang miliaran itu digunakan untuk kepentingan rakyat, hasilnya akan signifikan. Mobil dinas di Dumai ini sudah terlalu banyak, sedangkan masyarakat Dumai masih banyak yang miskin dan perlu perhatian pemerintah,"ungkapnya. (rel)