RIAUONE.COM, RENGAT, ROC - Rapat paripurna DPRD tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-) Perubahan Kabupaten Inhu Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan pada hari Senin (2/11) pada pukul 19.30 Wib di ruang rapat kantor DPRD Inhu.

 

Acara tersebut langsung dihadiri oleh Penjabat Bupati  Inhu H.Kasiarudin,SH. Ketua DPRD Inhu, Wakil Ketua dan  Anggota DPRD Kabupaten Inhu dan  Sekwan. Selain itu juga hadir   Kapala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan di lingkungan Pemda  Kabupaten Inhu, serta para Camat. Acara tesebut dipimpin langsung Oleh Ketua DPRD Inhu Miswanto, SE.

 

Dalam laporan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD  Inhu yang disampaikan oleh Raja Irwantoni, SE mengatakan, bahwa jumlah dari pendapan daerah Indragiri Hulu sebesar Rp1.396.455.016,000. Sementara untuk jumlah belanja yang harus dikeluarkan yaitu sebesar Rp1.766.224.102.652,79.-.Sedangkan untuk jumlah Pembiayaan adalah sebesar Rp. 5 M,  sehingga total  APBD Perubahan Belanja berjumlah Rp. 1.771.224.102.652,79,-.

 

Dimana  pada perinsipnya  Banggar DPRD Inhu menyetujui anggaran yang telah disepakati besama. Pada kesempatan yang sama Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD yang hadir juga menyetujui anggaran yang telah disetujui oleh Banggar DPRD Inhu.

 

Kemudian dalam  sambutannya Penjabat Bupati  Inhu H.Kasiarudin,SH  mengatakan bahwa proses peningkatan kerjasaman antara Legislatif dan Eksekutif serta berbagai  komponen pelaksanaan pembangunan di daerah perlu terus dibina dan dikembangkan, agar tercipta suatu suasan yang kondusif, sehingga pemikiran serta tindakan yang terjadi dalam suasana yang harmonis dan saling menghargai.

 

 Kemudian Bupati  menegaskan kepada seluruh pimpinan SKPD, apabila Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2015 telah diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi Riau agar segera melaksanakan program / kegiatan pembangunan serta harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui realisasi dan target yang akan dicapai.

 

Selain itu Bupati menghimbau kepada semua pihak terutama pelaku – pelaku pembangunan agar tetap mempunyai konsistensi dan komitmen dengan mengedepankan prinsip kepedulian, kebersamaan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. (hms/ari)