RIAUONE.COM, RENGAT, INHU,  – Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Suharto,SH  mengatakan bahwa pihaknya bersama Pemkab Inhu yang diwakili Asisten Administari Pemerintah dan Kesra Setdakab Inhu, Drs H Asriyan SE  sepakat menetapkan  10 rancangan peraturan daerah (Ranperda)  yang akan dibahas sepanjang tahun 2015 ini. 

 

”Dari 11 yang diajukan oleh Pemkab Inhu dalam rapat bersama Banleg, hanya 10 Ranperda yang kita sepakati untuk  dibahas di tahun 2015 sedangkan 1 ranperda dikembalikan ke Pemkab Inhu untuk diperbaiki ,” Kata Suharto,SH, di Rengat kemarin. 

 

Menurutnya, kesepuluh ranperda tersebut adalah Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014, Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2015, Ranperda APBD tahun anggaran 2016, Ranperda Rencana Induk Pengembangan e-Goverment.

 

 Selain itu, kata Ketua DPC PPP Inhu ini, Juga dibahas, Raperda air minum penyehatan lingkungan dan sinitasi, Ranperda pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan pasar modern, Ranperda penataan dan pemberdayaan perdagangan kaki lima.

 

Selanjutnya, Ranperda kearsipan, Ranperda rencana umum penanaman modal daerah tahun 2014–2015 dan Ranperda kode etik dan tata beracara. “Untuk Raperda kode etik dan tata beracara merupakan usulan dari DPRD yang setiap periode harus ada perubahan Ranperda kode etik dan tata beracara,” ungkap politisi PPP ini. 

 

Ranperda yang belum dibahas yakni, tentang Ranperda rencana tata ruang wilayah wilayah Kabupaten Inhu 2011 – 2013. Rapat itu belum dapat menyepakati pembahasan Ranperda perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. 

 

Dikatakan,  Ranperda RTRW wilayah Kabupaten Inhu tahun 2011–2013 disarankan kepada Pemkab Inhu untuk tidak berada di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Sebab di Provinsi Riau Ranperda RTRW berada di Bappeda. Begitu juga Ranperda perubahan tentang retribusi jasa usaha. Dimana SKPD terkait, Dinas Pendapatan Daerah belum menganggarkan biaya, terutama naskah akademik dan lainnya. (ari)