RIAUONE.COM, RENGAT, INHU, ROC, - Satpol PP Kabupaten Inhu mengikuti ragkaian kegiatan HUT Satol PP tingkat Provinsi Riau. Upacara peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlidungan Masyarakat Tingkat  Provinsi Riau dipusatkan di Kabupaten Indragiri Hilir  dilapangan upacara jalan Gajah Mada Tembilahan  Senin, 30 Maret 2015. 

            

Acara peringatan hari ulang Tahun Satuan Pamong Praja dan Perlidungan Masyarakat Tingkat Provinsi Riau dihadiri langsung Bupati Indragiri Hilir H.Muhammad  Wardan, Sekretaris Daerah Provinsi Riau H. Zaini Ismail, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Inhu Drs.H. Asriyan, M.Si, Kasat Pol PP Inhu Tukiyat, S.Sos, Kasat Pol PP Provinsi Riau H. Noverius dan perwakilan anggota satpol PP Se- Provinsi Riau.

           

Upacara dimulai sekitar pukul 8.30 Wib dan selaku   Inspektur upacara Sekretaris  Daerah Provinsi Riau H.Zaini Ismail dan komandan Upacara Kasat Pol PP Kabupaten Indragiri Hilir H.Syaifullah. Dalam upacara tersebut dibacakan juga Panca Wira Satya Polisi Pamong Praja, Sumpah Perlindungan Masyarakat dan kode etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

            

Sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dibacakan oleh Sekretaris  Provinsi Riau H. Zaini Ismail Dalam sambutanya menyampaikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan tangan kanan Kepala Daerah, karena pembangunan di daerah terlaksanan apabila tertib dan tentram.

 

Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat adalah institusi yang sangat penting dan strategis bagi jalannya roda pemerintah, oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri mendorong profesionalisme Polisi Pamong Praja melalui jabatan Fungsional.

            

Melalui jabatan fungsional tersebut diharapkan Polisi Pamong Praja akan di isi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang tugasnya. Dengan demikian kewibawaan satuan Polisi Pamong Praja bukan diukur dari pakaian dan atributnya melainkan dari konsistensinya menegakkan aturan secara proposional dan professional.

            

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat  diharapkan semakin memperkuat posisi, tugas dan eran Satuan Perlindungan Masyarakat terkartama dalam situasi  pertolongan pertama  dalam situasi bencana dapat dilakukan secara maksimal. (hms/ari)