RIAUONE.COM, RENGAT, INHU, ROC - Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Inhu tetap melaksanakan tugas di Kabupaten Inhu. Tapi tahun 2015 ini mereka tidak menerimah insentif dari Pemerintah Dearah, karena tidak dianggarkan dalam APBD Inhu 2015.

 

“ Berdasarkan informasi yang kami peroleh anggaran untuk TKSK tidak dianggarakan dalam APBD Inhu 2015, karena  di panding,”ujar Ketua TKSK Kabupaten Inhu Ahmadi didampingi Ketua TKSK Kecamatan Rengat Munawar.

 

Hal itu diungkapkannya menjawab riauone.com usai dengar pendapat di gedung DPRD Inhu Selasa (28/4). Dikatakan, TKSK memiliki tugas pendampingan sejumlah program pemerintah pusat, seperti kesejahteraan sosial, mengawasi penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin di kantor pos, serta membantu memfasilitasi anak-anak penyandang cacat untuk disampaikan ke instansi terkait.

 

Memang kata Munawar, dari APBN mereka mendapatkan honor Rp250 ribu perbulan setiap anggota. Honor itu diterima per triwulan yang diterimah masig-masing anggota. Hanya saja dari Pemda Inhu mereka tidak mendapatkan insentif apapun. Padahal hal itu dibenarkan oleh aturan yang ada.

 

Upaya sudah dilakukan, yaitu dengan menyampaikan masalah itu ke Dinas Sosial dan Tenega Kerja Kabupaten Inhu. Bahkan permasalahan itu juga disampaikan ke DPRD setempat.” Atas surat yang kami sampaikan ke DPRD, maka kami diundang untuk acara dengar pendapat dengan instansi terkait,”ujarnya.

 

Dalam hearing itu informasi yang disampaikan pihak dinas terkait, diketahui bahwa anggaran untuk TKSK di pending. Pihak DPRD dan sejumlah pejabat dari eksekutif yang hadir berjanji akan memperjuangkan dana itu untuk dimasukan dalam APBD Inhu tahun 2016 yang akan datang. “ Terimah kasih Pemda Inhu dan DPRD sudah memperhatikan keluhan kami,”ucapnya. (ari)