riauonecom, rengat, roc - Komisi D DPRD Riau melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Inhu, kemarin. Kunjungan kerja ini merupakan upaya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2014 dan rencana pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur di Kabupaten Inhu yang dianggarkan melalui APBD Riau.

 

Hadir pada kunjungan kerja tersebut Ketua Komisi D DPRD Riau Erizal Muluk dan sejumlah anggotanya, Kepala Dinas Bina Marga serta Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi Riau. Sedangkan dari Pemkab Inhu hadir Wakil Bupati Inhu H Harman Harmaini SH MM, Ketua DPRD Inhu Miswanto dan sejumlah kepala dinas, kepala badan serta camat dilingkungan Pemkab Inhu.

 

Wakil Bupati Inhu H Harman Harmaini SH MM mengungkapkan bahwa APBD Inhu tahun 2015 mencapai Rp2,01 Triliun.Meski tergolong besar, namun prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan Pemkab Inhu masih cukup banyak sehingga masih membutuhkan alokasi anggaran dari Pemprov Riau.

 

“APBD Riau yang masuk ke Kabupaten Inhu tiap tahunnya masih dibawah Rp 200 miliar. Kondisi itu tentu saja belum sesuai dengan apa yang kami harapkan. Mudah-mudahan kedepan Komisi D DPRD Riau dapat membantu agar alokasi anggaran pembangunan untuk Kabupaten Inhu meningkat,” ujar Wabup.

 

Dijelaskannya, Pemkab Inhu sejauh ini belum dapat melakukan pengawasan berbagai kegiatan yang bersumber dari APBD Riau secara maksimal karena data dan koordinasi yang masih kurang. Sehingga kedepan diharapkan agar pengawasan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Riau dapat maksimal dilakukan Pemkab Inhu.

 

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Riau Erizal Muluk mengungkapkan bahwa komisi D bermitra dengan Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Dinas Perhubungan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan dan Energi serta SDA serta Biro Administrasi Pembangunan.

 

Erizal juga menyarankan agar Pemkab Inhu lebih banyak mengusulkan program pembangunan ke Pemprov Riau, sehingga alokasi anggaran yang diperoleh akan lebih besar. “Mana yang skala prioritas kita perjuangkan dan akan kita lihat ketersediaan anggaran,” ujarnya.

 

Politisi Partai Golkar ini juga minta kedepan koordinasi antara Pemkab Inhu dan Pemprov Riau dapat lebih ditingkatkan. Sebab bagaimanapun, yang paling tahu tentang kondisi daerah adalah pemerintah daerah. (hms/ari)