SELATPANJANG, RIAU, - Setelah 10 hari bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolres, akhirnya AKBP Barliansyah SIK diangkat menjadi Kapolres defenitif di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pengangkatan itu berdasarkan Telegram Kapolri Nomor ST/2189/IX/2016 tanggal 7 September 2016.

 

Barliansyah saat dikonfirmasi membenarkan hal itu. Bahkan kabar pengangkatan sebagai Kapolres defenitif disampaikan dalam pertemuan bersama Wakil Bupati Kepulauan Meranti dan sejumlah pemuka masyarakat di kediaman Wabup, Kamis (8/9/2016) malam.

 

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Fauzi Hasan serta anggota DPRD Dedi Putra dan Edi Masyhudi. Kemudian Asisten I Setdakab, Alizar, Asisten III Tengku Akhrial, Kadishutbun Mamun Murod, Kakankesbangpol Ahmad Yani, Ketua LAMR Ridwan Hasan, Pengurus Forum Kebangsaan dan unsur lainnya.

 

Pada telegram Kapolri yang ditandatangani oleh Asisten SDM, Irjen Pol Drs Jodie Rooseto MH, memerintahkan untuk segera melaksanakan tugas yang baru (pelantikan) paling lambat empat belas hari, terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan mutasi dan melaporkan pelaksanaannya.

 

Menanggapi pengangkatan AKBP Barliansyah sebagai Kapolres defenitif, Wakil Bupati, Drs H Said Hasyim mengatakan Pemkab Kepulauan Meranti menyambut baik. Dia berharap kedepan dapat memaksimalkan kinerja dan kewenangan sebagai pimpinan Polres Kepulauan Meranti.

 

"Kita berharap kedepannya dapat lebih meningkatkan kerjasama antara Pemkab Kepulauan Meranti dengan pihak kepolisian di daerah ini dalam mengatasi berbagai persoalan yang bisa muncul sewaktu-waktu, khususnya menyangkut Kambtibmas," ujar Wabup.

 

Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Fauzi Hasan kepada Kapolres yang turut didampingi Kasat Reskrim AKP Aditya Warman SH, mengharapkan kedepannya Kapolres dapat mendalami persoalan dan kondisi perekonomian masyarakat Kepulauan Meranti yang sedang sulit saat ini.

 

Selain itu, lanjut Fauzi, pada dasarnya masyarakat Kepulauan Meranti sangat terbuka, terbukti dengan adanya berbagai etnik atau suku yang bermukim di daerah ini. sedikitnya terdapat 10 paguyuban suku yang tergabung di dalam forum kebangsaan Kepulauan Meranti.

 

Zaini Mahadun, salah seorang pengurus Forum Kebangsaan di Kepulauan Meranti turut menyampaikan bahwa akhir akhir ini sumber mata pencarian masyarakat dirasakan semakin sempit. Dia mengharapkan kondisi itu dapat dicarikan solusinya, sehingga masyarakat tidak berbenturan dengan masalah hukum. (mcr/roc).