riauone.com, - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi untuk menolak atau mencabut izin cuti kampanye yang diajukan Gubernur Riau Annas Maamun dan Wakilnya Arsyadjuliandi (Andi) Rachman sampai APBD tahun anggaran 2014 bisa berjalan atau dicairkan.

 

"Tugas gubernur dan wakil gubernur sebagai kepala daerah adalah menjamin kesejahteraan masyarakat melalui distribusi anggaran yang adil dan merata. Tetapi hingga kini APBD 2014 belum juga bisa dicairkan. Oleh sebab itu, kami mendesak Mendagri untuk tidak memberikan, mencabut atau menolak izin kampanye gubernur dan wakil gubernur hingga mereka menuntaskan penggunaan APBD 2014 ini," kata Usman, Direktur FITRA Riau akhir pekan kemarin.

 

Ditambahkannya, Mendagri mesti mempertimbangkan bila kini masih banyak PR (pekerjaan rumah, red) yang harus diselesaikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Salah satunya, menyelesaikan kisruh tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

 

"Meskipun dengar-dengar sudah kembali pada SOTK lama. Tetapi itu perlu diketahui oleh masyarakat. Karena itu tanggung jawab pemerintah untuk mempublikasikannya," ucapnya.

 

Menurut Usman, kalau Annas Maamun dan Andi Rachman ingin serius mengurus rakyat, FITRA Riau mendesak tidak dulu menjadi juru kampanye (jurkam) Partai Golkar. Bagaimana pun kedua pemimpin Riau ini bukan wakil partai tetapi mewakili rakyat.

 

"Masyarakat banyak kini menaruh harapan dan menunggu janji-janji politik yang telah dilontarkan Pak Annas dan Pak Andi pada Pemilukada Riau yang lalu," pungkasnya.(roc/rtc)