PEKANBARU - Menjelang memasuki semester kedua 2016, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air (Ciptada) Riau yang dipimpin Dwi Agus Sumarno masih tercatat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terendah dalam hal realisasi anggaran. Untuk melewati nominal 5 persen saja belum bisa. 

 

"SKPD terendah Ciptada, masih dibawah 5 persen," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekdaprov Riau M Yafiz, Senin (20/6/16).

 

Dibanding dengan 12 SKPD yang sama-sama pemegang anggaran terbesar lainnya diantaranya Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian dan Peternakan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad, Rumah Sakit Petala Bumi, Biro Umum, masih terbilang lumayan. ‎Misalnya, Dinas Pertanian dan Peternakan Riau tercatat sedikit lebih baik, yakni dibawah 10 persen. Kemudian disusulan SKPD lainnya yang terus memperlihatkan pergerakan signifikan. 

 

"Memang sebagian anggaran di SKPD itu memang tidak bisa dikelurkan karena terbentur mekanismenya. Dan kalau dilakukan pembandingan tentu bagiannya lebih kecil. Tapi persoalan ini masih daicarikan solusinya," ujar Yafiz. 

 

Sejauh ini, lanjut Yafiz, langkah yang bisa diupayakan Pemerintah Provinsi Riau, hanya sebatas menggesa saja. Diharapkan, SKPD tersebut bisa melakukan realisasi dalam jumlah besar dengan cepat. 

 

"Pergerakannya sudah ada, kita gesa terus kok, kita cerewetin juga," ungkap Yafiz.

 

Seperti yang sudah diiformasikan sebelumnya, ada sebayak 12 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan realisasi anggaran yang masih sangat rendah. Menurut Yafiz, jika anggaran di 12 SKPD ini bisa didorong lebih tinggi, maka akan berdampak besar pula terhadap realisasi APBD Riau. Sejauh ini pergerakan terhadap meningkatnya persenan realisasi itu sudah nampak.

 

"Kalau 12 SKPD ini didorong, maka peningkatan realisasi tinggi, daripada 46 SKPD lainnya. Dinas Cipta Karya sendiri saja sudah terealisasi Rp400 miliar rupiah. Dimana 12 SKPD ini 82 persen pemegang APBD Riau," tutupnya. (rtc/net).