RIAUONE.COM, MEMPURA, SIAK, ROC, - Terbengkalainya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang terdapat di kampung Koto Ringin kecamatan Mempura kabupaten Siak, telah membuktikan gagalnya pemerintah dalam mewujudkan impian masyarakat Mempura, yang telah lama mengidam-idamkan PLTU tersebut bisa segera difungsikan keberadaannya.

 

Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang tokoh masyarakat kampung Koto Ringin Supanto (55), yang menilai pemerintah seolah tidak serius dalam menyelesaikan pengerjaan PLTU itu, sehingga keberadaannya sampai saat ini tidak membawa manfaat bagi masyarakat banyak.

 

“Kita sangat menyayangkan sekali, proyek PLTU yang terdapat di kampung kita ini terbengkalai, dan tidak segera diselesaikan oleh pemerintah, sehingga sampai hari ini keberadaannya tidak memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang mendambakan pasokan listrik di wilayah kecamatan Mempura ini,” ujar Supanto, kemarin.

 

PLTU yang dibangun sekitar tahun 2007 silam itu, sesuai informasi dari masyarakat, telah menelan biaya yang cukup fantastis, bahkan diperkirakan telah menelan anggaran sekitar Rp60 miliar lebih, namun hingga saat ini kelanjutan proyek tersebut masih menjadi misteri, apakah akan segera diselesaikan atau akan dibiarkan begitu saja oleh pemerintah.

 

Menanggapi hal tersebut, anggota komisi II DPRD Siak Muhtarom juga menyampaikan rasa kekecewaannya, terhadap kondisi proyek PLTU yang hingga saat ini tak kunjung terselesaikan pengerjaannya oleh pemerintah.

 

“Kami juga sangat menyayangkan, proyek PLTU yang terdapat di kecamatan Mempura itu belum jelas kelanjutannya, oleh sebab itu kita mau ada progress yang jelas terkait PLTU itu, dan ini harus kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga bangunan yang sudah ada itu, yang notabene dibangun dengan uang rakyat, bisa bermanfaat dan dirasakan hasilnya,” ungkap Muhtarom.

 

Dengan terbengkalainya proyek PLTU tersebut, saat ini masyarakat terus bertanya-tanya, sampai kapan proyek yang telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah itu akan diselesaikan, karena saat ini masyarakat memang sedang menunggu jawaban pasti dari pemerintah. (isc/roc).