• Home
• Kilas Global
• Pesan Singkat Sarat Makna yang Membuat Oni Move On dari LPG Subsidi Beralih ke Bright Gas

Sabtu, 21 September 2019 10:17:00

Pesan Singkat Sarat Makna yang Membuat Oni Move On dari LPG Subsidi Beralih ke Bright Gas

F/okezone

SUASANA Idul Fitri masih membalut Kota Dumai, meski lebih sepekan perayaan hari kemenangan ini berlalu. Namun kue khas lebaran masih berjejer di ruang tamu disejumlah rumah warga. Tak hanya itu, tidak jarang diantara mereka saling bersalaman tatkala bertemu disuatu tempat -mungkin- karena tidak sempat bersilaturahmi saling mengunjungi.

Ditengah nuansa lebaran yang masih terasa. Tampak seorang pria mengendarai kendaraan roda dua di Jalan Makmur, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Diantara stang dan jok terdapat tabung gas berwarna yang konon perlambang kasih sayang. Sesekali matanya melirik ke kiri atau ke kanan.

Ya,  pria itu bernama Oni (50), warga Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau. Berbicara  soal kelangkaan gas Elpiji 3 Kg ada sepenggal cerita menarik yang keluar dari bibir pria ini, pasca beralih ke Bright Gas 5,5 Kg atau non subsidi sekitar bulan Agustus tahun lalu.

        Sebelumnya, dia pengguna setia 'Si Melon' -sebutan lain bagi gas bersubsidi ukuran 3 Kg-.Memang, kala itu Kota Dumai dan sekitarnya mengalami kelangkaan gas bersubsidi 3Kg.

Alhasil, pria bertubuh gempal itu harus rela berjibaku menghadang panas terik matahari masuk gang keluar gang hanya sekedar untuk memperoleh gas melon bersubsidi itu. 

Setiap kedai yang dijumpainya, pria itu terpaksa menepikan 'kuda besi' roda dua keluaran Jepang yang sudah tua itu.

"Ada gas 3Kg Pak atau Bu," begitu tanya Oni kepada pemilik kedai.

Mayoritas pemilik kedai itu menjawab "Tidak ada Pak?" atau "Sudah habis pak?"

Alih-alih ayah dua anak ini kembali menyalakan motornya menelusuri sejumlah gang yang belum pernah disinggahinya, kembali beberapa kedai yang dijumpai nya mengatakan hal yang sama, " Gas habis pak" kata pemilik kedai, akhir-nya pulang tanpa mendapatkan gas 3Kg.  Kesal dengan kondisi itu, akhirnya dia  banting stir, menggunakan  Bright LPG 5,5  Kg  bewarna pink atau non subsidi produk Pertamina.

Menariknya, Oni mengaku tidak hanya sebatas kesulitan memperoleh gas LPG 3 Kg membuat dia  beralih ke Bright LPG 5,5  Kg  bewarna pink atau non subsidi produk Pertamina.  Tapi, pesan di tulisan di gas  3 Kg  "Hanya Untuk Masyarakat Miskin" membuat dia berpikir ulang menggunakan gas bersubsidi itu.

"Saya  bukan dari kalangan ekonomi menengah ke atas  atau berada. Ya, seperti warga  kebanyakan. Tapi, membaca tulisan "Hanya Untuk Masyarakat Miskin" bibir saya tercekat dan hati saya bergetar sepertinya ada yang mengganjal. Selanjutnya saya pulang ke rumah dan menukar 2 tabung gas LPG melon dengan Bright Gas 5,5 Kg. Kebetulan ada rejeki saya beli  satu tabung  lagi, " tukas Oni kepada media ini belum lama ini, di salah satu pangkalan LPG, Jalan Kusuma, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan  Dumai Timur, Kota Dumai.

Sayang dia enggan menjelaskan lebih jauh  kata yang mengganjal dihatinya menyusul pesan singkat yang tertera di tabung gas 3 Kg itu.

Memang diakuinya, sebelum itu dia kurang memperhatikan tulisan itu -mungkin- karena tulisannya sudah kabur atau hilang karena kerap beradu antara satu tabung dengan tabung lainnya atau mengelupas dimakan waktu. "Tabungnya kelihatan baru, jadi tulisan  kontras sekali antara warna hijau dan putih," katanya.    

  Lantas apa  yang menjadi salah satu  penyebab kerap terjadinya kelangkaan gas LPG  3 Kg  di pasaran? Sebelum menjawab pertanyaan itu Manager Communication Relations & CSR Pertamina RU II  Muslim Dharmawan ditemui media ini di ruang kerjanya, Senin (17/6), menjelaskan bahwa pada dasarnya program konversi minyak tanah ke gas didasari besarnya subsidi ditanggung pemerintah mengingat tingginya biaya produksi minyak tanah.

keterangan foto : Rina (40) ,  istri Oni, menggunakan gas non subsidi saat memasak, Kamis (22/08/2019) Keluarga ini move one dari gas subsidi 3 Kg ke Bright Gas non subsidi setelah membaca tulisan di tabung gas 3 Kg " Hanya untuk masyarakat miskin" (foto : Mhd Nizar).

"Waktu itu -saat program konversi minyak tanah ke gas, pen- kita tidak melihat bahwa ini untuk masyarakat miskin atau kaya dan sebagainya. Intinya adalah untuk mengalihkan mereka dari karosin atau minyak tanah ke gas, karena gas kita melimpah. Sementara  subsidi untuk minyak tanah terlalu  tinggi. Untuk saat ini subsidi Migas sekitar  Rp 30 triliun, kalau saja subsidi itu  dialihkan ke infrastruktur berapa banyak jalan dan lain-lainnya terbangun," paparnya.

Belakangan, lanjut Muslim, subsidi tidak tepat sasaran. Menyikapi kondisi ini,  masih kata dia, Kementerian SDM mengeluarkan Permen SDM No 26 Tahun  2009  ada imbauan bahwa LPG 3 Kg adalah untuk masyarakat tidak mampu yang berpenghasilan dibawah Rp1,5 juta atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang pendapatannya tidak lebih Rp300 juta per tahun.

"Subsidi tidak tepat sasaran karena digunakan di hotel untuk pemanas air, restoran-restoran besar buat memasak dan sebagainya," katanya.

Dalam Permen itu, sambung Muslim,  memang tidak ada  reward and punishmant  atau sanksi hanya sebatas imbauan. Namun demikian, kata dia, Pertamina dan Polri telah melakukan Memorendum of   Understanding  (MoU) menyusul pendistrbusian gas bersubsidi.

"Bahkan Kapolri memerintahkan seluruh Kapolda untuk ikut memantau distribusi gas bersubsidi. Pernah kejadian gas melon itu langka di mana-mana  akhirnya dilakukan sweping," terangnya.

Dalam sweping itu, lanjut Muslim, pemangku kebijakan mengambil sikap mengganti 2 tabung kosong gas LPG  bersubsidi ditukar dengan dengan tabung gas 5,5 Kg non subsidi.  

"Saat sweping  kita membawa satu truk berisi gas 5,5 Kg atau non subsidi. Kita melakukan tindakan prevantif, yakni mereka mengganti 2 tabung gas subsidi kosong dengan satu tabung gas non subsidi, Mereka hanya menambah sebesar Rp67 ribu pengganti gas. Nah, untuk menyiasati adanya perbedaan atau disveritas harga tinggi atau jauh antara LPG 3 Kg dengan LPG 12 Kg (non subsidi). Makanya kampanye kita dibuatlah LPG 5,5 Kg. Karena disveritas harganya tidak terlalu jauh dengan LPG  3 Kg yang bersubsidi," paparnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Perdagangan Kota  Dumai Zulkarnaen menyebutkan dugaan salah satu penyebab terjadinya kelangkaan Elpiji 3 kg di Dumai -mungkin di wilayah lainnya di tanah air, bahwa kelangkaan gas bersubsidi ternyata berawal dari penyaluran yang tidak tepat sasaran.  Karena  masih ada oknum usaha non mikro memakai tabung gas Elpiji 3 kg. Tim gabungan pernah mendapatinya di beberapa rumah makan dan resto ternama di Dumai.

"Kita akui penyaluran tidak tepat sasaran menjadi salah satu penyebab kelangkaan Elpiji 3 kg di Dumai," papar Zulkarnaen, Rabu  petang, kepada sejumlah wartawan beberapa waktu lalu.

Menyikapi kondisi ini, lanjut dia,  Pemerintah Kota (Pemko Dumai) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) tidak tinggal diam. 

Bersama instansi terkait, Komisi II DPRD Kota Dumai, misalnya,  melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak). Alhasil didapati beberapa pelaku usaha industri dan restoran serta rumah makan skala menengah atas masih memakai gas melon atau bersubsidi.

"Kita  tegur dan dipantau sehingga mereka beralih ke gas 12 Kg maupun Bright Gas 5,5 Kg," ujarnya.

Selain melakukan Sidak, sambung Zulkarnaen, institusinya juga melakukan imbauan bagi masyarakat mampu terlebih Pegawan Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemko Dumai untuk move on menggunakan gas non subsidi.

"Penghasilan Rp 1.500.000 ke atas tak dibenarkan pakai gas bersubsidi, peraturan pemerintah pusat sudah jelas. Walaupun kita di daerah belum punya aturan khusus makanya sifatnya imbauan dan terus Sidak ke lapangan," pungkasnya.

Untuk mengetahui lebih jauh dugaan tidak tepat sasaran penyaluran gas Elpiji subsidi, media ini pun mengkonfirmasi Manager Communication dan CSR PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I areal Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) M Roby Hervindo, baru-baru ini.

            Ada yang menarik saat Roby menjelaskan seputar LPG bersubsidi wilayah kerja MOR I areal Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau (Kepri), dengan tingkat warga miskin diperkirakan dibawah 10 persen. Akan tetapi, lanjut Roby, diperkirakan 90 persen -setelah dikurangi persentase warga miskin, ternyata pengguna gas Elpiji bersubsidi.

            Artinya banyak digunakan masyarakat dikategorikan bukan miskin. "Seharusnya berbanding lurus. Artinya, pengguna gas Elpiji non subsidi banyak," terangnya.

            Untuk itulah, sambung Roby, institusinya menggandeng pemerintah setempat untuk melakukan imbauan bahwa peruntukan LPG 3 kg hanya untuk masyarakat miskin, usaha mikro dan kapal nelayan kecil.

            Menyinggung dugaan tidak tepat sasaran menjadi pemicu langkanya Elpiji dijual ke pengecer notabene warga harus membeli jauh lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

            Sedangkan di pangkalan banyak yang kosong, Roby menjelaskan telah berulangkali menyampaikan kepada pangkalan dan agen, supaya tidak menjual Elpiji tabung tiga kilogram kepada pengecer. "Jika memang ada pangkalan dan agen terbukti melanggar seperti menjual Elpiji tabung 3 kilogram kepada pengecer, Pertamina akan memberikan sanksi," tegasnya wanti-wanti.

            Menyoali tidak tepat sasaran penggunaan LPG 3 Kg ternyata ada usulan menarik yang dilontarkan mantan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Dumai yang juga pemerhati sosial dan pembangunan Dumai, Irmen Sani, dia menilai tidak ada salahnya menggunakan pendekatan moralitas dan kepatutan terkait tidak tepat-nya sasaran pendistribusian LPG subsidi tersebut.

            "Yang kita baca dimedia apa yang dilakukan pemangku kepentingan mulai dari razia, mengeluarkan regulasi yang bersifat pembatasan. Seperti pelarangan PNS menggunakan gas bersubsidi 3 Kg dan sebagainya kita nilai sudah pas. Namun realitanya dalam waktu tertentu kelangkaan masih terjadi Nah, kan tidak ada salahnya dicoba melalui pendekatan agama," ulasnya baru-baru ini.

            Lebih jauh Irmen mengatakan kalimat "Hanya Untuk Masyarakat Miskin." ditabung gas LPG 3 Kg dengan jelas dan tegas peruntukan subsidi itu untuk siapa? Artinya, lanjut dia, tidak diperuntukan bagi masyarakat menengah ke atas atau kaya."Nah, saya menilai pendekatan agama melalui peran tokoh agama mau pun masyarakat bisa dikampanyekan dimedia massa," katanya.

            Dengan gencarnya kampanye bahwa subsidi gas LPG untuk masyarakat miskin diharapkan akan menimbulkan pencerahan bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas atau kaya termasuk UMKM skala menengah dan besar.

        "Dan selanjutnya kita harapkan mereka move on .Karena ditulisan itu jelas subsiidi itu untuk siapa. Dengan gencarnya dilakukan kampanye kita harapkan timbul rasa malu dan sebagainya," terangnya. 

            Dari jejak rekam digital  yang ada ternyata cap "Hanya Untuk Masyarakat Miskin" mulai dilakukan Pertamina sekitar April 2017 .

Setali tiga uang,  pendapat serupa juga dikemukan tokoh agama Kota Dumai,  Ustadz Drs H Sudarmanto, saat  dihubungi  media ini, baru-baru ini.  Dia menilai tulisan " Hanya Untuk Masyarakat Miskin",  sudah jelas peruntukan gas itu untuk siapa.

"Kan, tegas sekali untuk masyarakat miskin.  Ya, bisa dikatakan yang boleh memanfaatkan atau menggunakan gas bersubsidi itu masyarakat tidak atau kurang mampu. Di luar itu saya menilai tidak bisa menggunakan atau berhak," pungkas Sudarmanto seraya menambahkan siapa yang masuk ke dalam kategori itu notabene sudah ada aturan yang ditetapkan pemerintah.

Akan tetapi saat dilayangkan pertanyaan menggoda, apakah hukumnya haram jika pengguna gas bersubsidi yang bukan berasal dari masyarakat  miskin? 

"Menyangkut  halal atau haram soal masyarakat mampu menggunakan gas bersubsidi menurut saya itu wilayah atau domain  Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena disana ada komisi fatwa dan lembaga itu paling tepat, tentu sebelum mengeluarkan terlebih dahulu dilakukan pengkajian mendalam dan komperhensif.  Kalau saya hanya membahas kalimat tulisan  yang ada  di tabung,"  jelas Sudarmanto. 

Lantas bagaimana dengan Oni  yang move on dari gas bersubsidi ke Bright Gas 5,5 Kg non subsidi , ayah dua anak ini mengaku plong .  "Tidak ada yang mengganjal, karena Elpiji yang  saya gunakan tidak ada tulisan "Hanya Untuk Masyarakat Miskin," katanya enteng dilain waktu.

"Karena saya  merasa belum  masuk kategori miskin sesuai  yang tertulis ditabung peruntukan LPG 3 Kg bersubsidi maka saya menggunakan Bright Gas 5,5 Kg non subsidi. Sebab, saya berpendapat kalau menggunakan yang bersubsidi,   sadar atau tidak  berarti saya berdoa minta miskin," tambah Oni  tertawa kecil penuh arti . 

Ya, bukankah  sebuah kata adalah doa?. (Tim Penulis, Ketua : Mhd Nizar, anggota  Yon RIzal Solihin)

Tim Penulis adalah wartawan di riauone group, riauone.com, antaranusa.com, relleaseid.com