NASIONAL, - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memutuskan untuk tidak mengikuti karnaval kampanye damai yang digelar KPU hingga selesai, Ahad (23/9). Sikap SBY dan Zulhas lantaran SBY kecewa dengan beberapa pendukung Joko Widodo- KH Ma'ruf Amin yang membawa alat peraga kampanye selain bendera partai.

 

"Pak SBY merasa tidak nyaman ketika rombongan kami melintas mengikuti karnanval," kata Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di Silang Monas, Jakarta, Ahad (23/9).

 

Ferdinand mengatakan SBY merasa diperlakukan tidak adil lantaran sejumlah pendukung calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-KH Ma'ruf membawa alat peraga selain yang disediakan oleh KPU selaku panitia. SBY dan Zulkifli Hasan pun akhirnya melancarkan protes dengan meninggalkan monas lebih dulu.

 

"Dari KPU jelas dari edaran yang kami terima adalah tidak tidak boleh membawa alat peraga kampanye karena semua disediakan oleh KPU, dan kami mengikuti aturan itu ternyata yang lain tidak diikuti, dan kami merasa terjebak di dalam euforia permainan ini sekelompok pendukung Pak Jokowi," tegas Ferdinand.

 

Sebelumnya berdasarkan pantauan Republika.co.id, SBY dan Zulkifli Hasan tampak satu mobil. Di sebelah kanan rombongan terdapat rombongan massa membawa bendera Projo (Pro Jokowi). Sejumlah massa tersebut meneriaki 'Jokowi Satu Kali Lagi'. Mendengar itu SBY dan Zulkifli bersama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  Edhie Baskoro, dan Sekjen PAN Eddy Soeparno akhirnya memutuskan untuk turun dari mobil golf dan memilih berjalan kaki kembali ke arah panggung utama.

 

"Demokrat tertib sesuai aturan, tapi yang lain sudah berkampanye," kata SBY kepada arak-arakan Partai Demokrat.

 

Untuk diketahui KPU menggelar karnaval kampanye damai di silang Monas, Jakarta, Ahad (23/9). Dalam karnaval tersebut dihadiri oleh dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dan sejumlah petinggi partai politik. 

 

Menanggapi hal tersebut,  Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi justru mempertanyakan alasan yang membuat presiden RI keenam itu marah. Budi mengatakan, kehadiran Projo dalam Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 di Monas, bertujuan mendukung pesta demokrasi 2019 berlangsung damai dan penuh kegembiraan.

 

"Kami hanya membawa energi dan kegembiraan rakyat. Kami hanya bernyanyi Jokowi lagi, Jokowi lagi. Kami tidak memprovokasi siapapun," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Ahad (23/9).

 

Budi menegaskan, Projo menghormati setiap partai politik peserta Pemilu 2019. Apalagi, SBY sebagai Presiden RI keenam. Rasa hormat Projo kepada SBY sama seperti hormat yang diberikan untuk Megawati Soekarnoputri dan BJ Habibie.

 

Ia mengatakan, kehadiran Projo dalam acara itu hanya untuk memberi dukungan untuk Joko Widodo agar bisa menjadi Presiden RI dua periode. Tidak ada aroma permusuhan, kata dia, apalagi amarah dan dendam.

 

"Tidak ada kata- kata kasar, makian bahkan kami tidak mencemooh siapa pun. Kami berjumpa dengan seluruh pimpinan parpol. Tanya saja kepada mereka apa yang kami lakukan," kata dia.

 

Menurut Budi, tidak ada yang salah dari nyanyian relawan Projo. Pasalnya, Projo melakukannya di area publik, bukan di area yang menjadi tanggung jawab KPU.

 

"Kami hanya bernyanyi dan teriak 'Jokowi lagi, Jokowi lagi', apa itu salah? Bahwa kami hadir dalam jumlah yang besar, penuh semangat kegembiraan, wajar saja," kata dia.

 

Ia bercerita, ketika rombongan SBY melintas, relawan Projo mengajak dengan nada teriak untuk mendukung Jokowi. Teriakan itu, kata dia, didasari argumen banyaknya kader Partai Demokrat juga yang mendukung Jokowi seperti Soekarwo, Deddy Mizwar, dan Lukas Enembe.

 

Ia menilai, tindakan itu wajar dilakukan.  Menurut dia, tidak ada satupun perundangan-undangan yang dilanggar ketika mengajak seseorang mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

 

"Kalau enggak mau ya nggak apa-apa. Demokrasi kan menghormati perbedaan pendapat," jelas Budi.

 

Sementara, Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Aria Bima menyayangkan aksi walkout yang dilakukan SBY Ia mengatakan, dirinya telah menghubungi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan meminta kejelasan.

 

“Saya baru membaca dari Twitter-nya Andi Arief, ada peristiwa Pak SBY mungkin keluar dari rombongan kampanye damai karena ada beberapa yang kurang berkenan,” kata dia di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, (23/9).

 

Lantaran permasalahan sudah terekspos, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan TKN, Aria mengatakan dirinya siap meminta maaf jika relawan bersalah. Menurut dia, TKN telah menyiapkan melaksanakan seluruh ketentuan yang ditetapkan KPU semaksimal mungkin.

 

Ia mengatakan, TKN telah menjaga agar tidak ada atribut partai yang dapat masuk area deklarasi. Orang-orang yang masuk, kata dia, benar-benar telah mendapat legalitas dari KPU dan jelas tidak lagi mengenakan atribut, dalam bentuk bendera maupun papan.

 

"Nah, menyangkut Pak SBY, kalau itu terjadi dan membuat Pak SBY tidak berkenan, kami mohon maaf. Kami sangat menghormati Pak SBY, yang tidak hanya sebagai ketua umum Partai Demokrat, tapi juga sebagai presiden keenam," ujar dia.

 

Menurut dia, tujuan deklarasi damai adalah untuk kesejukan di awal Pilpres dan Pemilu 2019. Dengan begitu, Pilpres dan Pileg dapat berjalan dalam suasana yang lebih ceria, damai, sejuk, dan tidak saling bermusuhan.

 

Hal itu, lanjut Aria, sejalan dengan rencana kerja TKN dalam berkampanye. Ia berharap, figur pasangan calon dapat memberikan keteduhan dari semua komponen bangsa. "Tidak hanya dari pengusung dan pendukung pak Jokowi-Ma'ruf, tapj juga bisa memberi keteduhan dari pengusung Prabowo-Sandiaga," kata dia.

 

Ihwal penyataan Andi Arief yang menyebutkan adanya relawan membuat SBY tak berkenan, Aria mengatakan, ada banyak relawan yang menggunakan atribut Jokowi-Ma'ruf. Namun, relawan berada di luar area deklarasi, yang artinya telah menjadi area umum.

 

"Saya yakin betul tak ada atribut dari TKN dalam bentuk bendera dan yel-yel. Tapi untuk kaos kami semalam mendapat informasi dari KPU, diperbolehkan karena merupakan atribut peserta kampanye capres-cawapres. Karena temanya kampanye damai, bukan karnaval KPU," kata dia.

 

Jika ada pernyataan relawan yang menyinggung SBY, terutama dari relawan Pro Jokowi (Projo), Ario akan segera melakukan klarifikasi. Sampai saat ini, kata dia, relawan Projo masih belum bisa dihubungi.

 

"Tapi kalau itu terlontar kami menyampaikan mohon maaf. Tidak ada suatu keinginan TKN membuat suasana batin Pak SBY menjadi kurang sreg, merasa terganggu dalam kampanye yang hari ini dilaksanakan," kata dia.

 

KPU Diminta Melakukan Evaluasi

Calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi aksi walkout SBY. Dia mengatakan, bukan pertama kali pihaknya merasa terganggu dengan simpatisan kubu lawan.

 

Ia menceritakan, pada saat Pilkada DKI 2017, tepatnya saat debat ia sempat diganggu oleh simpatisan dengan menghalang-halangi timer. "Jadi ini mesti jadi evaluasi dan alangkah baiknya kalau kegiatan yang memicu seperti debat itu, kenapa enggak debat yang lima kali itu diganti saja seperti seminar," kata Sandiaga, usai menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Ahad (23/9).

 

Menurut dia, acara yang harus menghadirkan pendukung dari dua kubu bukanlah hal yang sehat. Selain itu, kegiatan yang harus mengerahkan banyak massa hanya akan menambah biaya untuk sesuatu yang menurut Sandiaga sebenarnya bisa dihemat.

 

Ia menambahkan, pada acara deklarasi tadi pagi sempat berbicara dengan calon presiden petahana Joko Widodo soal ini. Menurut Sandiaga, Jokowi setuju dengan adanya pengurangan acara-acara yang harus mengerahkan massa dari kedua kubu.

 

"Semua kegiatan seremonial menurut saya mesti kita review ulang. Dan Pak Jokowi tadi juga setuju. Saya pikir ini enggak terlalu esensi," kata dia lagi.

 

Pengamat Politik dari Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun menyayangkan aksi SBY yang memilih meninggalkan karnaval kampanye damai yang diselenggarakan oleh KPU. Rico menilai KPU harus mengevaluasi acara tersebut terutama hal-hal pemicu yang membuat SBY memilih meninggalkan karnaval kampanye damai.

 

"Harus evaluasi itu teknis penjagaan keamanan seperti bapak SBY hadir itu juga sebagai mantan presiden artinya tak pantas diperlakukan seperti itu, perlu dievaluasi lagi (acaranya)," kata Rico.

 

Menanggapi hal tersebut Ketua KPU Arief Budiman mengatakan KPU telah mengatur semua delegasi yang berada di dalam jalur karnaval. "Memang yang di luar itu kita nggak bisa atur, misalnya tiba-tiba banyak orang berdiri di pinggir jalan. Lalu mereka mengibar-ngibarkan sesuatu kan kita tidak bisa menata secepat itu," kata Arief di Silang Monas, Ahad (23/9).

 

Namun Arief menegaskan bahwa panitia telah mengatur rombongan peserta yang berada di jalur karnaval. Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya KPU telah mengajak parpol dan paslon capres dan cawapres untuk mematuhi aturan-aturan yang ada.

 

"Kita mengatur yang di dalam barisan yang bersama-sama kita," ujarnya.

 

Arief menambahkan bahwa pada deklarasi damai itu telah masuk masa kampanye, sehingga semua bentuk kampanye yang sesuai aturan diperbolehkan. Selain itu terkait kegiatan hari ini, Arief kembali menegaskan bahwa semua yang berada di jalur karnaval berada di dalam kontrol KPU.

 

"Semua yang berada di jalur kita terkontrol, siapa saja, berapa banyak, jumlah kaos, semua diperlakukan adil," ujarnya. Demikian dilansir republika. (rep/*)